Contoh Teks Editorial Beserta Strukturnya Tentang Lingkungan dan Kesehatan

Contoh Teks Editorial Beserta Strukturnya Tentang Lingkungan dan Kesehatanm – Teks editorial adalah tulisan yang dibuat oleh redaktur media mengenai peristiwa yang sedang aktual. Di dalamnya terdapat struktur teks editorial, ciri, dan kaidah kebahasaan.

Untuk lebih memahami, Anda dapat membaca berbagai contoh teks editorial. Ukulele memberikan contoh teks editorialtentang kesehatan dan lingkungan beserta strukturnya pada ulasan di bawah ini.

Pengertian Teks Editorial

Teks editorial disebut juga tajuk rencana atau opini. Contoh teks editorial di surat kabar kadang dibuat rubrik khusus dengan judul opini.

Menurut Dja’far H Assegaf dalam bukunya berjudul ‘Jurnalistik Masa Kini’ tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditunjukkan tadi (Dja’far H. Assegaff : 1991).

Contoh Teks Editorial Beserta Strukturnya Tentang Lingkungan dan Kesehatan
Contoh Teks Editorial Beserta Strukturnya Tentang Lingkungan dan Kesehatan

Contoh teks editorial bisa dibuat dari berbagai topik, misalnya tentang politik, ekonomi, bisnis, kesehatan atau kriminal. Ada contoh teks editorial singkat dan ada pula yang sangat panjang, tergantung pada topik yang dibahas.

Baca juga:

Ciri-ciri Teks Editorial

Untuk membedakan contoh teks editorial dengan jenis teks lainnya, terdapat ciri-ciri berikut ini:

  • Topik yang dibahas selalu aktual.
  • Opini didukung oleh fakta-fakta.
  • Bersifat logis dan disusun secara sistematis.
  • Kalimatnya lugas dan jelas, tidak banyak menggunakan majas seperti pada tulisan naratif.

Struktur Teks Editorial

Terdapat tiga struktur utama dalam teks editorial, yaitu tesis, argumentasi dan penegasan. Berikut ini penjelasan masing-masing struktur. Pada bagian contoh teks editorial terdapat keterangan mengenai strukturnya sehingga Anda akan lebih paham.

  1. Tesis

Tesis adalah bagian pendahuluan yang berisi gambaran peristiwa yang terjadi. Tesis juga dapat diartikan sebagai pengantar untuk mengetahui topik apa yang sedang dibahas. Nah, pendapat redaktur juga bisa dimasukkan pada paragraf awal ini.

Untuk lebih jelasnya, kami berikan contoh teks editorial bagian tesis berikut ini:

Penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 masih menjadi polemik di Indonesia. Meski diberlakukan protocol kesehatan, namun tidak dapat mencegah adanya kerumunan pada saat pencoblosan, kampanye, ataupun ceremony kemenangan.

  1. Argumentasi

Bagian argumentasi ini berisi pendapat dari penulis yang disertai oleh data pendukung. Disini, penulis menetapkan dimana posisinya; apakah sebagai pendukung atau pengkritik?

Berikut ini contoh teks editorial pada bagian argumentasi.

Menurut berita yang bersumber dari iNews.id, Senin 21 Desember 2020, terdapat 34 kasus kerumunan di Pilkada serentak 2020 yang kini tengah ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Total kasus tersebut belum keseluruhan karena bisa jadi terdapat kasus kerumunan di daerah-daerah yang lolos dari pengawasan petugas. Meski Satgas Covid-19 hingga pihak berwajib telah disiagakan penuh, nyatanya tidak bisa membendung kerumunan akibat Pilkada serentak hingga nol persen.

Struktur teks editorial yang kedua ini boleh panjang, tidak terbatas pada satu atau dua paragraf saja. Bila memang opini yang digagas memiliki banyak fakta yang mendasari, maka boleh dijabarkan secara keseluruhan di bagian argument ini.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh teks editorial yang lengkap pada subbab berikutnya.

  1. Penegasan

Pada bagian penegasan ini, penulis menyimpulkan argument-argumennya, memberikan saran atau solusi dari topik yang dibicarakan. Bagian penegasan juga bisa berisi prediksi dari penulis terhadap kejadian di masa yang akan datang.

Berikut ini contoh teks editorial bagian penegasan dengan topik pilkada serentak 2020.

Seharusnya Pilkada serentak 2020 bisa ditunda demi menjaga kondusifitas masyarakat yang tengah berjuang melawan pandemi covid-19. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghormati sejawat kesehatan dan satgas covid-19 yang tak henti berjuang di lapangan. Jangan sampai karena kepentingan segelintir elit politik yang tidak tahan untuk segera duduk di kursi jabatan, upaya pengendalian pandemi yang sudah dilakukan sejak bulan Maret 2020 jadi sia-sia.

Kaidah Kebahasaan Teks Editorial

Secara umum, kaidah kebahasaan teks editorial adalah bahasa jurnalistik. Gaya bahasa berita kental dalam penguraian argument-argumen.

Kadang-kadang, penulis teks editorial juga menggunakan retoris, yaitu pertanyaan yang tak perlu jawaban. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pembaca berpikir lebih dalam. Pada beberapa contoh teks editorial, bahasa penulis terkesan menggiring opini publik untuk sejalan dengan pemikirannya.

Meskipun kerap mengangkat topik yang berat, namun pemilihan kosakata haruslah popular agar dapat dicerna dengan mudah oleh pembaca dari berbagai kalangan.

Penulis contoh teks editorial juga seringkali menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu kata penghubung sebab-akibat seperti; sehingga, akibatnya, karena, sebab itu, oleh karena itu, dan sebagainya. Konjungsi ini kadang dipakai untuk menghubungkan opini dan fakta yang mendasari.

Tahap Membuat Teks Editorial

Untuk dapat membuat teks editorial yang bagus, tidak cukup hanya menguasai struktur teks editorial saja, tapi juga diperlukan pengetahuan tentang tahap pembuatannya. Apalagi, bila Anda baru belajar membuat teks editorial, maka tahap-tahap ini bisa sangat bermanfaat.

Menurut Sumadiria (2011, hal.90), proses pembuatan teks editorial terdiri atas empat tahap, yaitu:

  1. Pencarian ide dan topik
  2. Seleksi dan penetapan topik
  3. Pembobotan substansi materi dan penetapan tesis
  4. Proses pelaksanaan penulisan

Sedangkan menurut tim Kemendikbud (2017, hal.106), langkah menulis teks editorial adalah sebagai berikut ini:

  1. Bacalah dua atau tiga teks editorial/tajuk rencana dari sumber berita (media massa) yang berbeda sebagai berbagai referensi gaya penulisan.
  2. Susunlah data isu-isu utama untuk dirumuskan menjadi pernyataan umum.
  3. Telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum sudah ditulis sebelumnya dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, media massa terpercaya, lembaga penelitian, badan pusat statistik, jurnal ilmiah baik secara daring maupun luring.
  4. Susun perincian data data tersebut lalu analisis dan buat argumen berdasarkan hasil analisisnya.
  5. Tafsirkan berbagai argumen-argumen yang telah dibuat menjadi pendapat baik berupa kritik, apresiasi, harapan, atau penilaian umum.
  6. Kemukakan saran atau rekomendasi dan tunjukkan caranya, agar memberikan solusi, bukan hanya sekedar kritik saja atau rincikan kebaikannya tidak hanya memuji saja.
  7. Kemaslah seluruh kerangka yang telah dipersiapkan menjadi tulisan teks editorial dengan kalimat dan paragraf yang efektif agar tidak terlalu panjang dan tetap ringan untuk dibaca; 8-10 paragraf, setiap paragraf terdiri dari 2-3 kalimat.

Ada satu hal lagi yang tak kalah penting, yaitu banyak membaca contoh teks editorial yang banyak ditulis di media cetak maupun elektronik. Dengan banyak membaca contoh teks editorial, maka penulis akan lebih mudah dalam membuatnya.

Itulah pembahasan ciri, struktur, tahap pembuatan serta kaidah kebahasaan teks editorial. Selanjutnya, mari kita perhatian contoh teks editorial berikut ini.

Contoh Teks Editorial

Ada berbagai topik yang akan kami sajikan dalam contoh teks editorial kali ini. Ada topik kesehatan, lingkungan dan contoh teks editorial di koran yang sedikit dimodifikasi dengan menambahkan strukturnya.

  1. Contoh Teks Editorial Singkat

Berikut ini contoh teks editorial singkat dengan tema pembukaan bioskop di tengah pandemi.

Pembukaan Bioskop Di Tengah Pandemi Covid-19

Tesis:

Keputusan Pemerintah DKI Jakarta yang mengizinkan pembukaan bioskop sungguh janggal. Pasalnya, wabah covid-19 belum sepenuhnya terkendali sehingga pembukaan bioskop dinilai kurang penting dan dikhawatirkan menjadi tempat penyebaran virus.

Argumen:

Kondisi ibu kota Jakarta saat ini masih memprihatinkan. Pasalnya, dalam dua pekan terakhir, jumlah pasien yang terinfeksi covid-19 terhitung 600-an. Angka tersebut jauh lebih besar dibanding bulan Juli lalu. Jika menilik dari angka tersebut, didapatkan sepuluh orang yang positif corona dari seratus orang yang menjalani tes swab.

Alasan Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka kembali bioskop adalah untuk menggiatkan kembali ekonomi di bidang industri perfilman yang mati suri. Memang, sejak bukan Maret 2020 terdapat 343 teater dengan 1.756 layar yang henti fungsi. Hal ini menyebabkan ribuan karyawan dirumahkan.

Pembukaan bioskop ini diizinkan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan seperti menjaga jarak tempat duduk, mengenakan masker, dan menyediakan handsanitiser atau tempat cuci tangan. Namun, pembukaan bioskop dinilai tetap mengundang keramaian yang menyebabkan penyebaran covid-19 tak terbendung.

Penegasan Ulang:

Gubernur Anies Baswedan dan pemerintahan DKI Jakarta tidak semestinya mengeluarkan izin pembukaan bioskop. Meski dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan, namun hal tersebut dapat menyebabkan klaster baru. Apalagi, jejaring kontak dengan pasien positif yang dilakukan Indonesia masih di bawah standart WHO. Hal ini memungkinkan orang yang terinfeksi tapi belum menunjukkan gejala berkeliaran di luaran dan menyebarkan virus tanpa diketahuinya.


  1. Contoh Teks Editorial di Koran

Berikut ini contoh teks editorial di Koran  Media Indonesia edisi 09 September 2020. Contoh teks editorial ini mengangkat topik pilkada.

Pilkada tanpa Politik Identitas

Tesis:

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) belum pernah lepas dari praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Kalaupun kelimanya tidak muncul sekaligus dalam satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi setidaknya dua, yakni politik uang dan politik identitas selalu ada.

Argumen:

Dari praktik politik identitas pula kemudian dapat terwujud hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas bersandar pada SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Atribut-atribut itu sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin. Namun, itu mudahnya dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas.

Dampak paling ekstrem dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat hingga menimbulkan konflik-konflik sosial. Kohesi yang terbangun oleh spirit Bhinneka Tunggal Ika rontok hingga perlu waktu lama untuk pulih.

Politik uang dan politik identitas tidak ubahnya mental korup dalam berdemokrasi yang sudah begitu mengakar sehingga sulit dikikis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur larangan atas praktik politik identitas. Pasal 69 huruf (b) menyebut kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon gubernur dan atau juga partai politik.

Pun Pasal 69 huruf (c) mengatur larangan untuk melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau juga kelompok masyarakat.

Sanksi tegas pun diatur dalam Pasal 187 ayat (2). Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 dan seterusnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama 18 bulan dan atau dengan denda paling sedikit Rp600.000 atau maksimal Rp6.000.000.

Lalu mengapa politik identitas masih tetap marak bahkan sempat menjadi brutal seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019? Tentu pembuatan aturan saja tidak cukup. Perlu penegakan hukum untuk bisa meredam praktik yang mencoreng demokrasi. Sanksi jangan sampai hanya menghiasi lembaran peraturan hingga irit dijatuhkan.

Ini semua merupakan kerja yang berkelanjutan dari penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum. Hal itu pun membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi sekaligus wawas diri.

Pilkada 2020 dengan pemungutan suara yang jatuh pada 9 Desember mendatang bukan hanya menghadapi kerawanan politik uang dan politik identitas. Pandemi covid-19 menyeruak ke posisi paling atas kerawanan pilkada. Artinya, kerja penyelenggaraan dan pengawasan pilkada semakin berat.

Di sisi lain, pemilih mendapatkan momentum memilih calon pemimpin daerah yang paling mumpuni menghadapi krisis semacam wabah penyakit. Para pasangan calon harus tampil dengan gagasan-gagasan yang inovatif, terutama untuk menangani pandemi covid-19.

Tugas pemilih mempelajari betul rekam jejak para pasangan calon dan menyimak gagasan-gagasan mereka. Bukannya malah menyibukkan diri larut dalam hasutan berbasis SARA, dan yang lebih buruk lagi: ikut menyebarkan.

Penegasan Ulang

Pilkada 2020 harus bebas dari politik identitas yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan. Karena itu, tidak boleh dibiarkan penggunaan bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Contoh teks editorial di atas cukup panjang dan lengkap.

Baca juga:


  1. Contoh Teks Editorial tentang Kesehatan

Contoh teks editorial terbaru berikut ini berhubungan dengan pengadaan vaksin covid-19.

Contoh Teks Editorial tentang Kesehatan
Contoh Teks Editorial tentang Kesehatan

Apakah Pemerintah Bergantung Pada Vaksin Covid-19?

Pemerintah telah remi membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19 yang terdiri atas beberapa menteri, perguruan tinggi, lembaga riset, dan BPOM. Tim nasional percepatan pengembangan vaksin covid-19 tersebut bekerja hingga 31 Desember 2021 dengan tugas utama memastikan ketersediaan vaksin covid-19. Langkah pemerintah tersebut terkesan mengandalkan adanya vaksin dalam menangani wabah covid-19 ini.

Argumen:

Pembentukan tim tersebut dinilai menimbulkan masalah, yaitu tugas dan fungsinya yang tumpang tindih dengan lembaga lain. Sebelumnya sudah dibentuk Komite Penanganan Covid-19 yang bertugas khusus menangani wabah mulai dari tindakan preventif hingga kuratif. Bila vaksinasi dimasukkan dalam tindakan preventif, bukankah seharusnya sudah menjadi bagian dari tugas Komite Penanganan Covid-19?

Keberadaan tim nasional percepatan pengembangan covid-19 ini juga bisa berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi covid-19 yang berada di bawah naungan kementrian riset dan teknologi. Konsorium ini bukan hanya bertugas membuat rapid tes dan ventilator saja, tapi juga meneliti vaksin Merah Putih yang dibuat bersama lembaga biologi bernama Biomolekuler Eijkman institue. Seharunya, pemerintah bisa menugaskan konsorsium ini untuk mengembangkan vaksin covid-19 tanpa membentuk tim baru.

Lagipula, pembuatan vaksin tidak bisa dilakukan sembarangan. Vaksin harus ditangani oleh lembaga yang betul-betul ahli di bidangnya. AstraZeneca dan Universitas Oxford saja terpaksa menghentikan penelitian vaksinnya setelah terdapat efek samping serius dari peserta uji klinis di Inggris. Lantas, bagaimana kredibilitas tim yang baru dibentuk ini bisa dipercaya?

Penegasan Ulang:

Daripada mengandalkan vaksin saja, sebenarnya pemerintah diharapkan lebih mampu mengupayakan langkah-langkah lain yang lebih efektif. Misalnya soal penelusuran kontak, pemenuhan logistik, dan percepatan serta perluasan tes swab. Pemerintah juga perlu meningkatkan fasilitas dan kapasitas rumah sakit supaya tidak gagap saat terjadi lonjakan pasien. Belum lagi dengan upaya penemuan obat untuk meningkatkan kemungkian hidup penderita. Jadi, sebaiknya jangan bergantung pada vaksin saja yang masih memerlukan waktu lama untuk direalisasikan. 


  1. Contoh Teks Editorial tentang Lingkungan

Contoh teks editorial tentang lingkungan ini mengangkat izin reklamasi yang diberikan oleh Gubernur Anis Baswedan.

Tesis:

Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan telah memberikan izin reklamasi di kawasan Dufan dan Taman Impian Jaya Ancol. Untuk Dufan diberikan izin perluasan hingga 35 hektar, sedangkan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektar. Penerbitan izin ini kontan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, Anies telah berjanji saat kampanye bahwa tidak akan memberikan izin reklamasi.

Argumen:

Alasan Anies Baswedan menerbitkan izin tersebut adalah untuk memanfaatkan daratan yang terbentuk dari penumpukan lumpur sungai dan waduk akibat adanya sedimentasi. Saat ini, terdapat daratan dari penumpukan lumpur seluas 3,4 juta meter kubik. Tentu saja, lahan setengah jadi tersebut tidak baik bila dibiarkan terbengkalai. Jadi, alasan Gubernur Anies Baswedan memang masuk akal.

Perluasan daratan tersebut akan dimanfaatkan untuk akses pantai gratis bagi masyarakat serta membangun monument dan kawasan peadaban islam. Meski bertujuan baik, namun reklamasi tetap harus mempertimbangkan aturan tata ruang dan dampak terhadap lingkungan.

Mengapa rencana tata ruang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah DKI Jakarta? Seperti yang kita lihat setiap tahunnya bahwa kawasan ibukota ini rawan banjir. Musibah ini menunjukkan buruknya sistem drainase dan tata ruang yang diterapkan. Belum lagi dengan masalah buruknya kualitas udara di Jakarta yang perlu perbaikan dengan menambah ruang hijau baru. Jangan sampai, kawasan daratan baru di kawasan Ancol dan Dufan tersebut bernasib sama dengan wilayah Jakarta lainnya, apalagi bila ternyata dapat memperparah kondisi ibukota.

 Penegasan Ulang:

Penerbitan izin reklamasi di kawasan Dufan dan Taman Impian Jaya Ancol tersebut tetap saja menyalahi janji politik, walaupun alasannya terkesan masuk akal. Daratan yang sudah terbentuk tidak seharusnya dijadikan alasan untuk memperluas kawasan Ancol. Apalagi, bila hal tersebut belum memenuhi aturan tata ruang dan kota. Seharusnya, Gubernur Anies Baswedan mengajukan rencana tata ruang lengkap dengan solusi terhadap dampak lingkungan secara transparan terlebih dahulu sebelum menerbitkan izin reklamasi.


  1. Contoh Teks Editorial Beserta Strukturnya

Berikut ini contoh teks editorial beserta strukturnya tentang pendidikan di tengah pandemi covid-19.

Nasib Pendidikan di Tengah Pandemi

Tesis:

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berencana menginzinkan sekolah tatap muka di kawasan zona kuning dengan tetap menerapkan protocol kesehatan. Namun, mungkinkah hal tersebut aman untuk dilakukan? Hak pendidikan anak bangsa memang wajib dipenuhi meski wabah covid-19 tengah melanda, tapi keputusan untuk membuka kembali sekolah tidak bisa diambil secara sembarangan karena kesehatan generasi muda menjadi taruhannya.

Argument:

Sebelumnya, Kemdikbud memang telah mengizinkan sekolah tatap muka hanya di kawasan zona hijau. Sedangkan untuk kawasan zona kuning, oranye, dan merah diwajibkan daring (sekolah online). Namun, hari Jum’at lalu Menteri Pendidikan telah mengizinkan sekolah tatap muka di zona kuning. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, “Apakah kawasan yang sedianya berzona hijau dan kuning akan tetap demikian selama ada pergerakan manusia?”

Alasan Nadiem Makari membuka sekolah tatap muka adalah karena sekolah jarak jauh belum efektif dilakukan di Indonesia. Hal ini memang senyatanya. Apalagi infrastruktur di Indonesia belum dapat dinikmati secara merata. Masih banyak daerah-daerah yang sulit atau bahkan tidak terkoneksi dengan jaringan internet.

Menurut OECD (Organization for EconomicCooperation and Development), hanya 34% wilayah Indonesia yang terjangkau internet. Daerah yang paling banyak menikmati koneksi Internet adalah Pulau Jawa, yaitu 55,7%, sedangkan Pulau-pulau di luar Jawa masih jauh di bawah angka tersebut. Dari data tersebut, memang pantas jika kemudian Menteri Pendidikan memandang pendidikan jarak jauh kurang efektif dan mengizinkan sekolah tatap muka. Namun, bagaimana nasib kesehatan peserta didik nantinya?

Membuka kembali sekolah tatap muka bukan hanya soal warna zona semata, namun juga kesiapan pihak sekolah dan kelengkapan fasilitas. Seluruh civitas akademika dan murid yang masuk harus dipastikan tidak kontak dengan pasien corona, baik yang telah di tes swab maupun yang masih suspect. Dari hal ini saja sudah sulit.

Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti masker, handsanitizer, dan tempat cuci tangan wajib dipenuhi. Sekolah juga seharusnya melakukan pembersihan ruangan dengan desinfektan secara kontinyu. Sebelum masuk ruangan, semua orang harus diperiksa suhu badannya dan dipastikan tidak mengalami gejala sakit apapun. Belum lagi aturan jaga jarak sejauh 2 meter yang wajib diberlakukan. Masalahnya, apakah semua murid dapat selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas? Jangan-jangan terdapat yang bergerombol ketika keluar dari kelas atau pada saat datang.

Penegasan Ulang:

Pemerintah seharusnya mencari solusi untuk mengefektifkan sekolah jarak jauh. Misalnya dengan memperluas jaringan internet hingga ke daerah pelosok, pemberian kuota gratis untuk tenaga pendidik dan pelajar, serta pelatihan cara melakukan sekolah jarak jauh kepada para guru. Hal ini dirasa lebih perlu daripada membuka sekolah tatap muka secepatnya tanpa persiapan yang matang.

Baca juga:


Contoh teks editorial terbaru di atas telah membahas berbagai topik dan dilengkapi dengan pembagian strukturnya. Dari contoh teks editorial tersebut, kami harap Anda bisa memahami perbedaannya dengan teks lain.

Demikian pembahasan tentang contoh teks editorial. Silahkan mencoba membuat contoh teks editorial tentang kesehatan, lingkungan, atau topik lainnya. Jangan lupa memperhatikan struktur teks editorial dan kaidah kebahasaannya.

Leave a Comment